Setjen Wantanas RI Tinjau Strategi Penanganan Pasca Pemilu 2024 di Bojonegoro

Setjen Wantanas bersama beberapa Tokoh Bojonegoro di Gedung Putih

Bojonegoro,- Tim Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) RI melakukan kegiatan On The Spot (OTS) di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (7/3/2024). Acara tersebut berlangsung di Gedung Putih Graha Buana Pemkab Bojonegoro.

Kunjungan ini mengusung tema 'Strategi Penanganan Terpadu Potensi Risiko Pasca Pemungutan Suara Pemilu 2024 dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kemanan Nasional'. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Tim On The Spot Prioritas Nasional dari Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI beserta timnya, Sekretaris Daerah Bojonegoro, jajaran Forkopimda, KPU Bojonegoro, Bawaslu Bojonegoro, tokoh agama, masyarakat, dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah 2.311 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.363.000, pada Pemilu 2024 memiliki jumlah pendaftar sebanyak 1.033.836 atau presentase hak pilih mencapai 85%.

"Situasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki informasi risiko tinggi pada awalnya, tetapi Alhamdulillah pelaksanaannya berlangsung aman dan nyaman," ungkap Sekda Nurul Azizah.

Lebih lanjut, Sekda menjelaskan bahwa kesuksesan pelaksanaan Pemilu yang aman dan nyaman tidak lepas dari kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terlibat. Semua pihak berkolaborasi untuk menciptakan suasana kondusif selama Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, Ketua Tim On The Spot Prioritas Nasional Sekretaris Jendral Dewan Ketahanan Nasional, Brigjen Pol. Dr. H. Nasirwan Adji Wibowo, SIK., M. Si., menjelaskan bahwa kunjungan OTS ini bertujuan untuk menyempurnakan naskah rancangan strategis penanganan terpadu risiko pasca Pemilu 2024.

Selain itu, tujuannya juga untuk merumuskan strategi penanganan terpadu guna menjaga stabilitas ketahanan nasional setelah proses pemungutan suara.

"Kami mengharapkan saran dan masukan dari jajaran Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, serta stakeholder yang terkait dengan keamanan nasional pasca pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024. Nantinya, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden RI," kata Nasirwan.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama para stakeholder dalam menghadapi potensi risiko pasca pemungutan suara, dengan mengutamakan kolaborasi yang sinergis. Harapannya, kerjasama ini akan menghasilkan langkah-langkah efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional Indonesia pasca Pemilu 2024.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro.