Desa Terdampak Pembangunan Waduk Karangnongko Blora Konsultasi ke UGM untuk Solusi Relokasi
 |
| Bupati Blora bersama Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta pada acara temu konsultasi dengan 5 Kepala Desa Terdampak Pembangunan Waduk Karangnongko |
Yogyakarta,- Lima kepala desa (Kades) dari wilayah sekitar pembangunan Bendungan Karangnongko di Blora, Jawa Tengah, melakukan konsultasi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (22/03). Didampingi oleh Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., mereka mencari solusi terbaik bagi warga yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.
Bupati Arief Rohman menyampaikan permintaannya kepada UGM untuk membantu mencari lokasi relokasi yang ideal bagi warga dari lima desa di Kecamatan Kradenan yang akan terendam genangan bendungan.
"Keinginan masyarakat adalah agar lokasi relokasi tidak jauh dari desa mereka semula. Dan berdasarkan pertimbangan, pilihan yang paling memungkinkan adalah lahan hutan KHDTK UGM Getas," jelas Bupati Arief.
Kekhawatiran Hilangnya Desa dan Harapan Desa Wisata
Kepala Desa Ngrawoh, Purwondo, mengungkapkan kekhawatirannya atas terendamnya 80% wilayah desanya akibat genangan air bendungan.
"Jika kami hanya menerima tukar guling, bagaimana nasib desa kami? Harapan kami adalah agar desa kami tidak hilang begitu saja," papar Purwondo.
Warga terdampak berharap agar relokasi dilakukan di wilayah yang tidak jauh dari bendungan. Selain itu, mereka juga berharap UGM dapat membantu mengembangkan desa wisata di tempat relokasi.
UGM Siap Kawal Aspirasi dan Berikan Pertimbangan Teknis
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D, menjelaskan bahwa kewenangan untuk peruntukan lahan KHDTK berada di tangan pemerintah pusat.
"Hasil diskusi hari ini akan kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). UGM sebagai pengelola KHDTK tidak bisa serta merta memberikan hak atas lahan tersebut. Diskusi ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk pemberi amanah dalam hal ini KLHK," ungkap Sigit Sunarta.
UGM siap untuk mengawal aspirasi masyarakat ke kementerian terkait dengan memberikan pertimbangan teknis.
Dampak Bendungan Karangnongko: Lima Desa Terancam
Bendungan Karangnongko yang saat ini sedang dibangun di perbatasan Blora dan Bojonegoro akan menggenangi beberapa desa di Blora.
Berikut adalah lima desa yang terdampak pembangunan bendungan ini:
- Mendenrejo: Sebagian wilayah desa akan terendam genangan.
- Ngrawoh: 80% wilayah desa akan terendam genangan.
- Nginggil: 80% wilayah desa akan terendam genangan.
- Nglebak: Sebagian kecil wilayah desa akan terendam genangan.
- Megeri: Sebagian lahan desa akan terendam genangan.
Solusi dan Dukungan Berkelanjutan
Konsultasi dengan UGM menjadi langkah penting dalam mencari solusi terbaik bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko. Upaya relokasi yang mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, serta pengembangan desa wisata di tempat relokasi, diharapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi masa depan warga terdampak.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, UGM, dan masyarakat, akan menjadi kunci penting dalam mewujudkan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.
Detail Tambahan :
- Jumlah Warga Terdampak: Diperkirakan terdapat sekitar 1.000 kepala keluarga (KK) yang akan terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko.
- Proses Relokasi: Proses relokasi masih dalam tahap awal dan masih banyak hal yang perlu dikaji, seperti pendataan warga terdampak, penetapan lokasi relokasi, dan skema ganti untung.
- Dana Relokasi: Dana relokasi diperkirakan mencapai Rp 1 triliun dan akan dianggarkan oleh pemerintah pusat.
- Sosialisasi dan Konsultasi: Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan warga terdampak di beberapa desa.
- Dukungan dari UGM: UGM siap membantu dalam proses relokasi, seperti pendampingan sosial, pengembangan desa wisata, dan pelatihan bagi warga terdampak.
Menjadi Langkah Awal Tahap Solusi Relokasi
Pembangunan Bendungan Karangnongko membawa dampak bagi lima desa di Blora. Konsultasi dengan UGM merupakan langkah awal untuk mencari solusi relokasi yang mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu mewujudkan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.