Aset Eks Pasar Induk Blora Mangkrak, Bupati Gandeng LMAN untuk Optimasi
Blora,- Bupati Blora, H. Arief Rohman, kembali menunjukkan komitmennya dalam memanfaatkan aset-aset milik Pemkab Blora yang telah lama mangkrak. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah mengoptimalkan lahan eks Pasar Induk Blora yang berada di tengah kota. Untuk itu, Bupati Blora telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Jakarta, Kamis (01/08/2024).
Kerjasama dengan LMAN: Harapan Baru untuk Aset Mangkrak
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendampingan dari LMAN dalam mengelola dan memanfaatkan aset-aset daerah yang tidak terpakai. Bupati Arief Rohman menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran LMAN yang bersedia bersinergi dengan Pemkab Blora.
"Kami berharap dengan adanya kerja sama ini, kawasan yang sudah lama mangkrak seperti lahan eks Pasar Induk bisa segera dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat Blora," ujar Bupati Arief.
Pendampingan dari LMAN: Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto, menyambut baik inisiasi dari Pemkab Blora. Ia menjelaskan bahwa pendampingan dari LMAN akan mencakup manajemen aset dan layanan konsultasi terkait pemanfaatan aset.
"Dengan kerja sama ini, LMAN akan memberikan layanan konsultasi untuk Pemda terkait pemanfaatan aset. Kami akan turut mendampingi Pemkab Blora dalam memanfaatkan aset-aset yang dimiliki," terang Candra.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk menjembatani permasalahan aset yang dihadapi Pemkab Blora, termasuk memberikan pemahaman bagi Pemkab dan pemprov dalam mengelola aset yang ada.
Proyek Strategis Nasional: Bendungan Karangnongko
Selain fokus pada aset mangkrak, Bupati Arief Rohman juga menginformasikan tentang pembangunan proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Blora, yaitu Bendungan Karangnongko. Proyek ini melibatkan dua kabupaten, yaitu Bojonegoro dan Blora.
"PSN Bendungan Karangnongko memberikan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Blora, karena ini adalah PSN pertama di Blora. Tantangan ini berdampak pada tiga desa yang harus dipindah," jelas Bupati Arief.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Blora akan terus mempertimbangkan dampak sosial dari proyek ini, termasuk administrasi desa, sekolah-sekolah, dan aspek sosial lainnya. Oleh karena itu, konsultasi dengan LMAN akan terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik.