Sambong Roso, Inovasi Demokrasi Partisipatif di Kecamatan Sambong Blora
Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, kembali mengedepankan metode manual dalam menyerap aspirasi publik melalui program SAMBONG ROSO. Pendekatan ini memungkinkan pemimpin kecamatan turun langsung ke masyarakat untuk mendengar keluhan serta harapan warga, memperkuat konsep demokrasi partisipatif berbasis Pancasila.
Komitmen Pemimpin Sambong Serap Aspirasi Langsung
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di aula lantai II Kantor Kecamatan Sambong, Camat Sunarno, S.Sos., M.Si. memimpin diskusi mengenai implementasi program ini. Disepakati bahwa eksekusi program dimulai paling lambat akhir Juni 2025, dengan tahap awal dilakukan di separuh desa sebelum meluas ke seluruh kecamatan pada bulan berikutnya.
Pendekatan Baru Melalui Aspirasi dari Rumah Warga Biasa
Danramil Sambong, melalui Batuud Peltu Rahtama, mengusulkan agar kegiatan serap aspirasi tidak dilakukan di Balai Desa, tetapi langsung di rumah warga. "Pengalaman menunjukkan bahwa pertemuan di Balai Desa seringkali hanya melibatkan perangkat desa dan tokoh tertentu. Untuk memastikan kemurnian serta variasi aspirasi, lebih efektif jika dilakukan di salah satu warga," ujar Peltu Rahtama.
Usulan ini mendapat dukungan penuh dari para pemimpin kecamatan. Camat Sambong memastikan bahwa program ini tidak akan membebani warga yang rumahnya dijadikan lokasi kegiatan, karena dana pelaksanaannya telah disiapkan oleh kecamatan.
Dukungan dan Apresiasi dari Berbagai Pihak
Pejabat Sementara Kapolsek Sambong, Iptu Imam, SH., M.H., yang baru satu minggu bertugas di Sambong, menyambut baik inisiatif ini. "Saya berharap bisa lebih memahami kebutuhan masyarakat melalui program ini, sehingga sinergi antara kepolisian dan warga semakin kuat," kata Iptu Imam.
Program ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk KUA, UPTD Puskesmas, BPPK Pertanian, PLKB, Pendamping Desa, Pendamping PKH, dan TKSK. Mereka melihat pendekatan ini sebagai langkah progresif dalam membangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat.