Demokrasi Dilecehkan, FBS dan MBP Walk Out Saat Audiensi dengan DPRD Blora
Berikut adalah pernyataan pers yang sengaja kami muat apa adanya pada media ini. Pernyataan pers tersebut ditulis oleh aktivis FBS (Front Blora Selatan yang beraliansi dengan Masyarakat Blora Peduli atau MBP) pada Rabu (27/08/2025) setelah menghadiri audiensi tentang Tata Kelola Sumur Minyak Tua di aula DPRD Blora. Berikut adalah pernyataan persnya :
Kami, Front Blora Selatan dan masyarakat Blora Peduli, menyatakan sikap tegas untuk walk out dari ruang audiens yang diselenggarakan oleh DPRD Blora terkait implementasi tata kelola sumur minyak rakyat sebagai implikasi dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Alasannya sederhana namun mendasar: pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tata kelola sumur minyak rakyat di Blora justru absen. DPRD Blora telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk memanggil Pemkab, Dinas PMD, BUMD BPE, BME Blora Minyak Energi, UMKM Mataram Connection, hingga Pertamina EP. Namun, ironisnya, mereka semua tidak hadir.
Yang hadir hanya perwakilan dari ESDM dan Ketua Praja Blora. Kami menghargai kehadiran mereka, tetapi kami menegaskan: audiens ini kehilangan legitimasi ketika aktor-aktor utama justru melarikan diri dari tanggung jawab.
Harus diingat, tata kelola sumur rakyat di Blora bukan sekadar soal regulasi atau perizinan, ini soal nyawa manusia. Sudah ada korban jiwa akibat pengelolaan sumur rakyat yang amburadul. Tetapi ketika rakyat dan DPRD meminta pertanggungjawaban, para pemangku kepentingan justru tidak hadir.
Ini bukan sekadar ketidakhadiran administratif, ini pelecehan terhadap demokrasi. Ini penghinaan terhadap DPRD sebagai representasi rakyat. Dan lebih dari itu, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat Blora yang menaruh harapan agar tata kelola sumur rakyat dilakukan dengan adil, aman, dan berkeadilan sosial.
Kami menegaskan, pejabat dan institusi yang tidak berani hadir dalam ruang audiens adalah pejabat yang kehilangan moralitas publik. Bagaimana mungkin rakyat percaya pengelolaan sumur rakyat akan transparan, jika dalam forum resmi saja mereka bersembunyi?
Demokrasi menuntut keberanian hadir, mendengar, dan mempertanggungjawabkan kebijakan. Ketidakhadiran para pemangku kepentingan ini adalah tanda nyata: mereka lebih nyaman berkuasa tanpa rakyat daripada duduk bersama rakyat.
Oleh karena itu, Front Blora Selatan tidak akan berhenti bersuara. Jika forum resmi dilecehkan, maka jalanan akan menjadi ruang rakyat untuk menagih pertanggungjawaban.
Sikap Front Blora Selatan
- Menolak melanjutkan audiensi, karena substansi dialog menjadi kosong tanpa kehadiran para pemangku kepentingan.
- Mendesak DPRD Blora untuk bersikap lebih tegas terhadap pihak-pihak yang tidak menghormati panggilan resmi lembaga legislatif untuk memanggil ulang dan jadwalkan ruang audiens lagi.
- Menyatakan bahwa jika ruang-ruang demokrasi formal dilecehkan, maka jalan rakyat akan menjadi ruang utama untuk menagih pertanggungjawaban.
Kami, Front Blora Selatan dan masyarakat Blora peduli tata kelola sumur minyak rakyat mengingatkan: Blora tidak butuh pejabat yang bersembunyi. Blora butuh pejabat yang hadir, jujur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan yang menyangkut sumur minyak rakyat haruslah berpihak pada keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Demokrasi akan mati bukan karena rakyat berhenti bersuara, tetapi karena pemangku keoentingan yang menutup telinga dan menghindar dari panggilan rakyat.
Hidup rakyat Blora!
Hidup demokrasi!
Lawan arogansi kekuasaan!!!
Hormat kami,
Front Blora Selatan dan Masayakat Blora Peduli.
🏴☠️🏴☠️
E.A Wijaya