Menanti "Isi Tumpeng" dari Jakarta, Catatan Kritis Hari Desa di Blora

Alun-Alun Blora, Senin pagi itu, menjadi saksi sebuah paradoks birokrasi yang menarik untuk dibedah. Di satu sisi, kita melihat seorang Bupati yang tampil dengan visi teknokratis yang "membumi"—bicara soal rantai pasok sayur-mayur, satu hektare bengkok organik, hingga beasiswa RPL bagi perangkat desa. Di sisi lain, kita menyaksikan representasi pusat melalui Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa yang justru tampil sangat "langit"—penuh puji-pujian, namun minim tawaran solusi konkret yang setara dengan bobot jabatannya.

Peringatan Hari Desa 2026 di Blora memang layak diapresiasi karena mengganti hura-hura dengan doa dan empati. Namun, jika kita mengupas lapisan seremonialnya, ada sebuah keganjilan yang tertinggal di atas hamparan karpet kenduri tersebut.

Retorika Tanpa "Nutrisi" Investasi 

Sebagai Dirjen yang membidangi Ekonomi dan Investasi Desa, Dr. H. Tabrani seharusnya datang membawa "menu utama" kebijakan. Di tengah ambisi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan melalui Asta Cita, kehadiran seorang Dirjen adalah momen emas untuk memaparkan bagaimana Kemendes PDT akan memayungi inovasi daerah secara regulasi dan finansial.

Namun, apa yang kita dengar? Sang Dirjen lebih banyak berperan sebagai "komentator acara". Beliau memuji format kenduri yang berbeda dengan daerah lain. Tentu, itu apresiasi yang baik, tapi bagi 4.000 perangkat desa yang hadir dari Sambong hingga Jati, mereka lebih butuh kepastian: Bagaimana pusat menjamin hasil pertanian organik mereka tidak anjlok harganya? Bagaimana regulasi investasi di level desa agar tidak melulu terbentur birokrasi pusat?

Bupati yang Berlari, Pusat yang Menonton 

Bupati Arief Rohman telah meletakkan pondasi yang sangat spesifik. Beliau bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah langkah cerdas untuk memastikan uang negara berputar di desa, bukan lari ke korporasi besar.

Ironisnya, sang Dirjen hanya "mengamini" tanpa memberikan nilai tambah. Sebagai pejabat yang mengurusi investasi, beliau seharusnya bisa menawarkan skema sinkronisasi antara dana desa dengan investasi pihak ketiga untuk mendukung dapur-dapur MBG di Blora. Tanpa adanya intervensi kebijakan dari pusat, inovasi Bupati berisiko menjadi beban tunggal APBD Blora yang terbatas.

Kritik atas Standar Ganda "Contoh Nasional" 

Pernyataan Dirjen bahwa Blora akan menjadi "contoh bagi daerah lain" terasa seperti pujian yang murah jika tidak dibarengi dengan komitmen anggaran atau fasilitas khusus. Menjadikan sebuah daerah sebagai pilot project nasional tanpa dukungan infrastruktur investasi yang nyata hanyalah cara halus pusat untuk membebankan target nasional kepada pundak daerah.

Sudah saatnya, setiap kunjungan pejabat pusat ke daerah—terutama ke wilayah yang sedang berakselerasi seperti Blora—tidak hanya berakhir di pemotongan tumpeng. Kita butuh Dirjen yang bicara soal angka pertumbuhan ekonomi desa yang terukur, skema proteksi produk organik, dan kemudahan akses modal bagi koperasi merah putih.

Jangan Biarkan Desa Berjuang Sendiri 

Kenduri Desa di Blora telah membuktikan bahwa solidaritas dan visi lokal sudah melampaui ekspektasi. Doa telah dipanjatkan, donasi telah dikumpulkan, dan rencana kerja telah dipaparkan. Kini bola ada di tangan Jakarta.

Jangan sampai apresiasi pusat hanya berhenti sebagai berita di laman situs web kementerian. Desa-desa di Blora tidak hanya butuh pengakuan bahwa mereka "berbeda", mereka butuh dukungan investasi yang "nyata". Jika tidak, kehadiran pejabat pusat di bawah beringin Alun-Alun Blora itu tak lebih dari sekadar kunjungan wisata birokrasi di tengah hangatnya nasi kenduri.