Ironi Kunker Digital Blora, Menjemput Ilmu ke Sumedang, Melompati Tetangga Sebelah Rumah
Di era di mana data bergerak secepat cahaya, birokrasi kita rupanya masih percaya pada filosofi langkah kaki. Selasa (6/1/2026), rombongan besar dari Kabupaten Blora mendarat di Sumedang, Jawa Barat. Tujuannya mulia, berguru pada "Smart City" dan membedah keajaiban Command Center di sana. Namun, di balik jabat tangan formal dan kilatan lampu kamera, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara, haruskah ilmu digital dijemput sejauh ratusan kilometer saat tetangga sebelah rumah sudah lebih dulu "bercahaya"?
Bagi warga di kawasan Cepu Raya—mulai dari Sambong hingga Jati—perjalanan menuju Sumedang adalah sebuah ironi jarak. Sumedang memang mentereng dengan SPBE-nya, namun jika efisiensi adalah napas dari digitalisasi, bukankah melirik Bojonegoro atau Surakarta adalah pilihan yang lebih logis secara geografis dan ekonomis?
Melompati Pagar, Mengabaikan Tetangga
Bojonegoro, sang tetangga yang hanya sepelemparan batu dari Cepu—tak sampai 40 kilometer atau satu jam berkendara—telah lama bersolek menuju Smart City. Begitu pula Surakarta, yang hanya butuh waktu dua jam lewat jalur darat dari Blora, telah menjadi rujukan nasional untuk integrasi layanan publik berbasis elektronik.
Namun, Pemerintah Kabupaten Blora, yang dipimpin langsung oleh Bupati Dr. H. Arief Rohman, memilih jalan yang lebih panjang. Ada ribuan liter bahan bakar dan ribuan menit waktu yang terbuang di aspal jalur trans-Jawa hanya untuk melihat layar monitor yang fungsinya mungkin tak jauh beda dengan apa yang ada di seberang Bengawan Solo.
"Kami ingin mencari referensi konkret," ujar Mas Arief dalam sambutannya di Sumedang. Namun, publik layak bertanya, apakah "konkret" hanya bisa ditemukan di tanah Pasundan? Ataukah ini bentuk pengabaian terhadap potensi lokal di sekitar Blora sendiri?
Digitalisasi yang "Banyak Gaya"
Kritik ini bukan soal ketidaksukaan pada kemajuan Sumedang, melainkan soal nalar efisiensi. Ketika Pemkab Blora membawa serta jajaran OPD hingga BUMD untuk belajar tentang aplikasi dan Smart Pole, anggaran yang dikucurkan untuk perjalanan dinas tersebut tentu tidak sedikit.
Ironisnya, semangat digitalisasi adalah memangkas jarak, waktu, dan biaya. Namun, metode "belajarnya" justru menggunakan cara konvensional yang memakan jarak, waktu, dan biaya besar. Jika untuk belajar efisiensi saja kita tidak efisien, maka digitalisasi ini dikhawatirkan hanya akan berhenti pada urusan "estetika" birokrasi, bukan substansi pelayanan.
Menanti Bukti di Tanah Jati
Masyarakat Blora, khususnya di pelosok Kedungtuban atau Randublatung yang mungkin masih berjuang dengan stabilitas sinyal internet, tentu berharap kunjungan jauh ini bukan sekadar seremoni. Jangan sampai kepulangan rombongan dari Sumedang hanya menghasilkan aplikasi baru yang menambah beban memori ponsel warga, tanpa mengubah kualitas hidup secara nyata.
Pelajaran besar dari Sumedang memang penting. Namun, pelajaran tentang menghargai jarak dan efisiensi anggaran jauh lebih mendesak. Sebab, untuk menjadi "pintar" (smart), seseorang seharusnya tahu bahwa mutiara yang ada di halaman rumah sendiri sama berharganya dengan mutiara di seberang lautan.