Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Penandatanganan Berita Acara Musrenbangkab Bojonegoro melibatkan tokoh masyarakat. (Dok. Pemkab Bojonegoro)

Bojonegoro,- Kamis (28/3/2024) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro. Acara ini merupakan langkah strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Salah satu sorotan utama dalam musrenbangkab ini adalah potensi agroindustri sebagai sektor unggulan yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro ke depan.

Dihadiri Para Stakeholder Penting

Musrenbangkab kali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran asisten dan staf ahli Bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta perwakilan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.

Agenda dan Makna Musrenbangkab

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menjelaskan bahwa Musrenbangkab merupakan forum strategis untuk menyusun dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Bojonegoro untuk dua dekade ke depan. Dia menyoroti pentingnya menentukan arah pembangunan, apakah masih mengandalkan sektor migas atau beralih ke sektor industri lainnya.

Arahan Menteri Dalam Negeri dan Poin Penting dari Pj Bupati

Selama acara, disampaikan enam arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait perencanaan dan pembangunan di daerah, termasuk penekanan pada integritas perencanaan, pembangunan berorientasi hasil, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintahan yang ramah investasi, pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan.

Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, turut menyampaikan tiga poin penting. Pertama, pentingnya sinergi fiskal untuk mencapai kebijakan yang seragam. Kedua, efisiensi belanja dan efektivitas kebijakan harus menjadi perhatian utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pentingnya RPJPD dan RKPD sebagai instrumen untuk menggali potensi-potensi daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

Partisipatif dan Berkesinambungan

Adriyanto menekankan pentingnya Musrenbangkab sebagai forum partisipatif yang memungkinkan semua pihak untuk berdialog dan menyampaikan masukan demi perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Diharapkan melalui musrenbangkab ini, visi pembangunan Bojonegoro dapat lebih terarah dan berkelanjutan.

Musrenbangkab tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai titik awal bagi transformasi pembangunan Kabupaten Bojonegoro ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.