Pemkab Blora Usulkan 2.950 Formasi CPNS dan PPPK Baru, Tunggu Pengumuman Resmi BKN
 |
| Bupati Blora H Arief Rohman SIP MSi menyatakan sementara ada sekitar 2000 formasi akan dibuka untuk CPNS maupun P3K. (Dok. Pemkab Blora) |
Blora,- Pemerintah Kabupaten Blora berencana membuka 2.950 formasi CPNS dan PPPK baru di tahun 2024. Saat ini, Pemkab Blora masih menunggu pengumuman resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tahapan rekrutmennya.
"Saat ini Pemkab Blora sedang mengusulkan formasi CPNS dan PPPK baru untuk meneruskan tugas-tugas para PNS yang pensiun. Informasinya sementara ada sekitar 2.000-an formasi yang akan dibuka di Pemkab Blora baik PNS maupun PPPK," kata Bupati Blora Arief Rohman, S.IP., M.Si., di sela-sela penyerahan SK pensiun dan piagam penghargaan kepada PNS di lingkungan Pemkab Blora yang akan memasuki masa pensiun per TMT 1 Mei dan 1 Juni 2024, Senin (25/3/2024).
Bupati Arief menjelaskan, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari BKN untuk mengetahui kapan tahap rekrutmennya dimulai. Kemungkinan, rekrutmen akan dimulai setelah Lebaran atau awal Mei.
"Saat ini Kepala BKD sedang di Jakarta untuk mengikuti rapat formasi baik nakes, guru, maupun tenaga teknis," tandasnya.
Kepala BKD Blora, Drs. Heru Eko Wiyono, ketika dikonfirmasi, menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Blora memang mengajukan lowongan sebanyak 2.950 formasi bagi CPNS dan PPPK.
Jumlah tersebut disetujui oleh Menteri PANRB. Saat ini, BKD Blora sedang merinci formasi tersebut sesuai kebutuhan ASN di Kabupaten Blora dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Hari ini kami baru pertemuan desk dengan Kemenkes tentang pengusulan Jabatan Fungsional Kesehatan tenaga kesehatan tahun 2024. Bila nanti clear baru kita umumkan ke publik," jelas Heru Eko Wiyono, Senin (25/3/2024).
Informasi Penting:
- Pemkab Blora usulkan 2.950 formasi CPNS dan PPPK baru.
- Tahapan rekrutmen masih menunggu pengumuman resmi dari BKN.
- Kemungkinan rekrutmen dimulai setelah Lebaran atau awal Mei.
- BKD Blora sedang merinci formasi sesuai kebutuhan ASN dan keuangan daerah.
- Pengumuman resmi akan disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Kemenkes.