Pemkab Bojonegoro Raih Peringkat 3 Nasional dalam LPPD, Sekda: Prestasi Bersama Masyarakat

Pemkab Bojonegoro raih peringkat 3 nasional dalam pelaporan LPPD. Sekda Nurul Azizah menyampaikan prestasi ini sebagai hasil kerja bersama masyarakat. (Foto :  Pemkab Bojonegoro)

Bojonegoro,- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menorehkan prestasi gemilang dengan meraih peringkat 3 secara nasional dalam pelaporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Kabar gembira ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII di halaman Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro pada Kamis (25/4/2024).

Kerja Bersama, Prestasi Bersama

Dalam pidatonya, Sekda Nurul Azizah menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak dan sebagai penghargaan kepada seluruh masyarakat Bojonegoro. "Hal ini merupakan hasil kerja kita bersama, prestasi kita bersama, dan sebagai penghargaan kepada masyarakat Bojonegoro," ungkapnya.

Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat

Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini di Pemkab Bojonegoro mengusung tema nasional "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat." Sekda Nurul Azizah, yang mewakili Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, membacakan sambutan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tujuan Kesejahteraan dan Demokrasi Melalui Desentralisasi

Dalam sambutannya, Mendagri menekankan bahwa desentralisasi merupakan instrumen penting dalam mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan kesejahteraan dan demokrasi. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis kepada masyarakat, serta menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani.

Partisipasi Masyarakat Aktif dalam Pembangunan Daerah

Penyusunan Perda mengenai APBD dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah diharapkan akan meningkatkan komitmen, kepercayaan, toleransi, kerja sama, solidaritas, dan rasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini diyakini akan berdampak positif terhadap perbaikan kualitas kehidupan demokrasi.

Tantangan Pembangunan Nasional dan Ekonomi Hijau

Sekda Nurul Azizah juga menyoroti tantangan pembangunan nasional yang dihadapi, seperti penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan peningkatan pelayanan publik berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah daerah dituntut untuk mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta mempromosikan ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat dalam mencapai visi 2045.