Alasan di Balik Keputusan DPD Golkar Blora Tidak Buka Pendaftaran Bakal Cabup Cawabup untuk Pilkada 2024

Siswanto ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora menjelaskan mengapa DPD tidak membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024.
Siswanto ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora menjelaskan mengapa DPD tidak membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024. 

Blora,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Blora, Siswanto, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon bupati (bacabup) dan wakil bupati bacawabup Blora pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini.

Surat Mandat dari DPP Partai Golkar

Alasan di balik keputusan tersebut adalah instruksi dan surat mandat yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada kader dan petugas partai di seluruh daerah. Surat mandat tersebut menginstruksikan kader dan petugas partai di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengusulkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ke DPP Partai Golkar. Agaknya, DPP lah yang bakal menetukan siapa Bakal Cabup Cawabup untuk Pilkada Blora.

Menghormati Kebijakan DPP Partai Golkar

Siswanto menyatakan bahwa DPD Golkar Blora menghormati kebijakan DPP Golkar yang telah memberikan surat mandat kepada sejumlah kader internal partai di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati.

Mekanisme Penentuan Bakal Calon

DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada dua bakal calon di Kabupaten Blora dan mereka sudah diundang untuk mengikuti kegiatan Partai Golkar. Mereka juga diberikan penjelasan mengenai mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati melalui hasil survei.

Penentuan Rekomendasi oleh DPP Partai Golkar

Rekomendasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Blora ditentukan oleh DPP Partai Golkar, Siswanto menjelaskan bahwa keputusan calon yang akan maju dalam Pilkada Blora juga bergantung pada rekomendasi dari pusat, meskipun tidak menerima surat mandat sebelumnya.

Komunikasi untuk Berkoalisi

Saat ditanya terkait partai mana yang akan diajak berkoalisi, Siswanto menjelaskan bahwa Partai Golkar Blora telah menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Dengan 5 kursi yang dimiliki, mereka perlu berkoalisi untuk mendapatkan dukungan, dan telah melakukan komunikasi intensif dengan partai politik lainnya.