JPKP Nasional Blora Dampingi Petani Cepu Operasi Hernia hingga Pulang ke Rumah
Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Kabupaten Blora kembali menunjukkan perannya dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
Kali ini, bantuan diberikan kepada Barun, seorang petani asal Desa Getas, Kecamatan Cepu, yang menderita hernia dan memerlukan tindakan operasi segera.
Barun telah lama terdeteksi mengidap hernia, namun karena menganggap penyakitnya tidak membahayakan, ia tidak melakukan kontrol secara rutin. Kondisi ini berubah pada Minggu (10/8/2025) ketika hernianya kambuh parah, memaksa keluarga untuk membawanya ke RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
BPJS Nonaktif, JPKP Turun Tangan
Setibanya di rumah sakit, pihak medis menyatakan Barun harus segera dioperasi pada Senin (11/8/2025). Namun, ditemukan masalah administratif: Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) sudah tidak aktif.
Sebagai petani miskin, jelas Barun sangat membutuhkan jaminan kesehatan gratis agar biaya operasi tidak memberatkan keluarganya.
Keluarga Barun segera menghubungi Kepala Desa Getas, Sugito, ST. Kepala desa pun bertindak cepat dengan membuatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan meminta bantuan Ketua JPKP Nasional Kabupaten Blora, Nenes Cepu. Karena tengah berada di lapangan, Nenes mendelegasikan tugas kepada Divisi Kesehatan Siswanto dan Divisi Pendidikan Michael De Vito untuk mendampingi proses pengobatan.
Operasi Lancar Berkat Sinergi
Berkat kerja sama antara Pemerintah Desa Getas, JPKP Nasional Blora, dan pihak RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, operasi Barun berjalan lancar dan membuahkan hasil positif.
Pada Rabu (13/8/2025), Barun sudah diperbolehkan pulang ke rumah untuk memulihkan diri.
Langkah Lanjutan, Aktivasi KIS
JPKP Nasional Blora memastikan pendampingan tidak berhenti setelah pasien pulang. Sebagai tindak lanjut, mereka akan mengurus aktivasi ulang KIS Barun melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora.
Langkah ini penting agar Barun tetap memiliki akses gratis untuk pemeriksaan kesehatan rutin pascaoperasi.
Makna Penting Jaminan Kesehatan
Kasus Barun menegaskan pentingnya jaminan kesehatan yang aktif, terutama bagi warga kurang mampu di daerah pedesaan. Dengan BPJS Kesehatan yang valid, masyarakat tidak perlu menunda pengobatan atau khawatir akan biaya rumah sakit.
Sinergi antara pemerintah desa, organisasi pendamping masyarakat, dan fasilitas kesehatan seperti yang dilakukan JPKP Nasional Blora dapat menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi mampu menyelamatkan nyawa.