LSM Jati Bumi Kritik Kapasitas Pemkab Blora, “Bantuan Sapi Kok Jadi Avanza?”
LSM Jati Bumi Sorot Kapasitas Pemkab, Program Banyak yang Gagal Berkelanjutan
BLORA – Suasana diskusi publik di aula Setda Blora, Rabu (19/11), sempat mendidih ketika LSM Jati Bumi melalui Tejo Prabowo melontarkan kritik pedas soal kapasitas pemerintah daerah dan dinas teknis dalam menjalankan program-program APBD maupun APBN.
Menurut Tejo, banyak program daerah yang hanya fokus menghabiskan anggaran tanpa memastikan keberlanjutan manfaat.
“Kapasitas pemerintahan daerah, dinas teknis sekadar untuk menghabiskan anggaran dan tidak terjerat hukum. Saya rasa kondisi di lapangan betul,” ujarnya.
Tejo bahkan menyebut Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Ngaliman, seperti “Sinterklas”.
“Kerjaannya bagi-bagi sapi, bagi-bagi lele. Faktanya, apakah itu bergulir? Berkelanjutan? Tidak! Sapi, program pupuk, berubah jadi Avanza itu ada!” tegasnya.
Menurutnya, konten-konten positif dinas di media sosial tidak menggambarkan realitas lapangan.
“Itu bukan bantuan yang sukses bergulir. Itu cuma success story versi dinas. Realitasnya ya nggak kayak gitu.”
Kelompok Tani Hutan Tertahan Administrasi Desa
Dalam pemaparannya, Tejo mengungkap data bahwa Blora memiliki sekitar 90 ribu hektare hutan negara dan telah ada 22 kelompok tani hutan (KTH) yang memperoleh SK pada 10 Maret 2023 di Oro-Oro Kesongo oleh Presiden Jokowi.
Sementara itu, 56 KTH lainnya tengah menunggu SK dari Kementerian LHK setelah masuk dalam KepMen 149.
Masalanya, proses administratif di tingkat desa justru sering menjadi penghambat.
“Banyak kepala desa menolak menandatangani berkas masyarakat. Padahal tanda tangan itu cuma bentuk ‘mengetahui’. Ini pelayanan dasar, kok dipersulit?” ujar Tejo.
Ia menilai situasi ini menyebabkan warga gagal mengakses program resmi negara dalam skema perhutanan sosial yang seharusnya mendorong kemandirian ekonomi.
Blora Selatan Berpotensi Tertinggal dari Wilayah Utara
Tejo juga membandingkan perkembangan ekonomi desa-desa di wilayah utara Blora yang dinilai lebih progresif.
“Ada desa yang pertumbuhan ekonominya naik pesat, tingkat penganggurannya nyaris nol. Ini bisa jadi contoh,” katanya.
Ia menyebut adanya perbedaan signifikan dalam kemampuan desa mengelola energi rakyat, lahan, hingga industri berbasis komunitas.
Momentum 2026–2029 untuk Perbaikan Tata Kelola SDA
Forum diskusi itu juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola sumber daya alam, termasuk sektor migas dan komoditas hutan seperti getah.
Tejo menegaskan bahwa periode 2026–2029 menjadi momentum emas untuk memperbaiki pendataan, perencanaan, dan metode pengelolaan.
“Kunci pembangunan ke depan itu pembenahan tata kelola. Bukan cuma menjalankan program untuk menggugurkan kewajiban,” tutupnya.