Blora dalam Paradoks, Menjemput "Ilmu" ke Sumedang Saat Tetangga Kaya Terabaikan di Balik Bengawan

Ada sebuah ironi yang mengalir lebih deras daripada arus Bengawan Solo di bulan Januari. Di tengah hantaman badai fiskal—pemotongan dana transfer pusat yang mencapai angka fantastis Rp270 miliar—pucuk pimpinan Pemkab Blora justru memilih terbang jauh ke Sumedang. Di sana, di bawah lampu-lampu Command Center yang gemerlap, mereka mencoba menjemput mimpi bernama digitalisasi.

Namun, bagi publik yang paham getirnya kondisi kantong daerah, perjalanan ini terasa seperti seseorang yang memaksakan diri membeli setelan jas mahal saat beras di dapur mulai menipis. Pertanyaannya bukan lagi "apa yang dipelajari," melainkan "dengan apa semua itu akan dibayar?"

Melupakan "Srawung" di Beranda Sendiri

Sebagai orang timur, kita mengenal luhurnya nilai silaturahmi tatap muka. Srawung bukan sekadar basa-basi; ia adalah pintu pembuka rezeki dan solusi. Dalam konteks ini, Blora seolah sedang memunggungi saudara kandungnya sendiri.

Hanya sejauh pandangan mata dari Cepu Raya, melintasi jembatan yang menghubungkan Sambong dan Kedungtuban dengan tanah seberang, berdiri Bojonegoro. Kabupaten tetangga ini bukan sekadar wilayah administratif, melainkan lumbung energi yang sedang duduk di atas "gunung uang" senilai Rp3,6 triliun. Itu adalah dana mengendap (SILPA) yang jumlahnya cukup untuk mengubah wajah Blora dalam semalam.

Secara sosiologis, hubungan Blora dan Bojonegoro adalah hubungan darah. Namun, mengapa pemimpin Blora lebih memilih "curhat" digital ke Sumedang daripada duduk melingkar, minum kopi, dan bersinergi dengan Bojonegoro? Bukankah dengan kedekatan jarak yang tak sampai 40 kilometer dari Cepu, konsultasi bisa dilakukan secara intensif tanpa harus menguras anggaran perjalanan dinas yang kian mencekik?

Diplomasi "Saudara Tua"

Andai saja diplomasi tatap muka dilakukan dengan tulus, siapa yang tahu jika Bojonegoro bersedia mengulurkan tangan? Dengan dana triliunan yang belum terserap, skema hibah atau kerja sama pembangunan infrastruktur perbatasan adalah peluang yang masuk akal. Ini bukan soal meminta-minta, tapi soal kepiawaian merajut hubungan regional yang saling mengisi.

Blora punya potensi, Bojonegoro punya posisi finansial. Sinergi keduanya seharusnya menjadi kekuatan ekonomi baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian timur. Namun, yang terjadi justru sebuah paradoks, Blora lebih memilih menjadi "murid" yang jauh di Sumedang daripada menjadi "saudara" yang kolaboratif di samping rumah.

Mimpi Digital vs Realita Fiskal

Digitalisasi memang seksi, namun tanpa fondasi keuangan yang sehat, ia hanya akan menjadi monumen digital yang sepi peminat. Dengan lubang Rp270 miliar di anggaran daerah, mengadopsi teknologi tingkat tinggi dari Sumedang—seperti Smart Pole dan sistem pengawasan drone—terasa seperti membangun istana pasir di tepi pantai.

Publik di Randublatung hingga Jati tentu lebih memilih jalan yang mulus dan jaminan pangan daripada melihat aplikasi baru di ponsel yang tak bisa mengenyangkan perut.

Kepulangan rombongan dari Sumedang kini menyisakan beban moral. Jika hasil kunjungan itu tak lebih baik dari apa yang bisa ditawarkan Bojonegoro secara cuma-cuma lewat semangat persaudaraan, maka kunker ini akan dicatat sejarah bukan sebagai langkah maju, melainkan sebagai pelarian dari realitas di beranda sendiri.