Blora, Ambisi Digital di Tengah Defisit Rp270 Miliar dan Ironi Melupakan Tetangga Kaya
Di bawah gemerlap lampu Command Center Sumedang yang canggih, ada sebuah tanya yang berbisik lirih di balik saku jas para pejabat Blora: "Pakai uang siapa?"
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Di saat rombongan Pemkab Blora menempuh ratusan kilometer demi berguru teknologi Smart Pole dan integrasi data di tanah Pasundan, sebuah kenyataan pahit sedang menanti di meja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Kabar buruk itu datang dari pusat: dana transfer ke daerah untuk Blora dipangkas, tak tanggung-tanggung, angkanya menyentuh Rp270 miliar.
Di tengah defisit yang menganga itu, ambisi memboyong kecanggihan Sumedang ke tanah jati Blora terasa seperti memesan hidangan mewah di saat dompet sedang kering kerontang.
Ironi di Tepian Bengawan
Jika bicara soal kemajuan, mata Blora seharusnya tak perlu melirik terlalu jauh ke barat. Hanya butuh waktu satu jam dari Cepu, melintasi jembatan yang membelah Bengawan Solo, ada Bojonegoro. Kabupaten tetangga ini bukan hanya sedang berbenah menuju Smart City, tapi mereka berdiri di atas "gunung emas".
Bojonegoro tercatat memiliki dana mengendap (SILPA/Dana Abadi) yang fantastis, mencapai angka Rp3,6 triliun. Sebuah angka yang bagi Blora mungkin terdengar seperti mimpi di siang bolong. Namun, alih-alih merajut silaturahmi yang lebih intim dengan tetangga sekamar, Blora justru memilih "pesiar intelektual" ke tempat yang jauh.
Sebagai masyarakat Timur, kita mengenal filosofi nglungguhi kloso. Mengapa harus mencari bantuan atau ilmu ke rumah orang di seberang provinsi, jika tetangga sebelah rumah punya apa yang kita butuhkan? Bukankah silaturahmi tatap muka dengan Bojonegoro bisa membuka ruang diskusi yang lebih jujur?
Diplomasi "Piring Kosong" vs "Lumbung Padi"
Logika jurnalistik kita dipaksa bekerja: Jika Blora mampu menjalin hubungan yang lebih strategis dengan Bojonegoro, bukan tidak mungkin skema hibah atau kerja sama antardaerah bisa tercipta. Dengan dana Rp3,6 triliun yang "menganggur" itu, Bojonegoro bisa saja membantu saudaranya di Blora demi kemajuan kawasan bersama di blok Migas ini.
Namun, alih-alih mengetuk pintu tetangga dengan membawa rasa persaudaraan, Blora justru memilih menghabiskan sisa-sisa anggaran perjalanan dinas untuk mengagumi teknologi di Sumedang yang implementasinya butuh biaya mahal.
"Kami mencari referensi konkret," dalih itu kembali terdengar. Namun, publik tentu lebih menghargai referensi yang logis. Membeli teknologi mahal di saat anggaran dipotong Rp270 miliar adalah sebuah anomali manajemen.
Menanti Keajaiban atau Realitas?
Kini, sepulang dari Sumedang, publik menanti: apakah oleh-oleh berupa aplikasi dan konsep Smart Pole itu akan segera terwujud di Sambong, Kedungtuban, atau Jati? Ataukah kunjungan itu hanya akan menjadi tumpukan laporan di rak buku, sementara anggaran daerah makin tercekik?
Mungkin sudah saatnya pemimpin Blora berhenti memunggungi Bojonegoro. Sebab, dalam politik dan pembangunan, tetangga yang dekat jauh lebih berharga daripada saudara jauh yang hanya bisa memberi inspirasi tanpa solusi finansial. Digitalisasi itu penting, tapi tahu diri dalam keuangan jauh lebih utama.