Adoh Kepereken, Ironi Bedhol Desa Pejabat Blora ke Sumedang di Tengah "Sekaratnya" Ambulans Desa
Di sudut sebuah desa di pinggiran Randublatung, sebuah mobil siaga desa terparkir membisu di bawah pohon mangga. Ban-nya sedikit kempes, dan tangki bahan bakarnya kering. Hari itu, seorang ibu tua harus segera dirujuk ke Semarang, namun anggaran desa yang makin ketat membuat roda ambulans itu enggan berputar. Di saat yang sama, ratusan kilometer dari sana, di sebuah ruangan berpendingin udara di Sumedang, "gerombolan" pejabat teras Blora sedang asyik menatap layar digital.
Inilah potret nyata filosofi Adoh Kepereken yang sedang dimainkan Pemerintah Kabupaten Blora. Sebuah lakon yang menunjukkan betapa pemimpin kita lebih suka mencari "mutiara" di tanah yang jauh, sembari menginjak-injak "permata" yang ada di depan mata.
"Bedhol Desa" yang Nir-Empati
Langkah Bupati, Wakil Bupati, Sekda, hingga hampir seluruh jajaran Kepala Dinas yang "bedhol desa" ke Sumedang pada Selasa (6/1/2026) adalah sebuah anomali nurani. Di tengah postur anggaran yang sedang "berdarah-darah" akibat pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp270 miliar, aksi eksodus birokasi ini bukan lagi sekadar kunjungan kerja, melainkan pemborosan yang dipamerkan secara terbuka.
Waktu, tenaga, dan tentu saja uang rakyat terkuras hanya untuk memuaskan syahwat "studi banding" yang hasilnya patut dipertanyakan. Bukankah beberapa tahun lalu lakon yang sama sudah pernah dimainkan? Rombongan besar Blora sudah pernah menginjakkan kaki di Sumedang. Namun, apa yang dibawa pulang untuk rakyat kecil di Sambong atau Kedungtuban? Nihil. Digitalisasi yang diagungkan itu tak pernah sampai ke tangan petani yang kesulitan pupuk atau pasien miskin yang kesulitan transportasi medis.
Mengapa Bukan Bojonegoro?
Publik layak menggugat: Jika niatnya benar-benar untuk belajar dan menyejahterakan rakyat, mengapa harus melompati Bengawan Solo sejauh itu? Di depan mata, Bojonegoro berdiri dengan postur fiskal yang gagah. Hubungan yang intens dengan "saudara tua" di timur itu seharusnya menjadi prioritas diplomasi Mas Arief.
Bayangkan jika energi "bedhol desa" itu dialihkan untuk merajut silaturahmi yang intim dengan Bojonegoro. Hasilnya nyata dan membumi: jembatan penghubung Jawa Tengah-Jawa Timur yang lebih kokoh, atau hibah pendanaan jalan beton bertulang puluhan kilometer yang menembus wilayah selatan Cepu Raya. Jalan-jalan itulah yang menjadi urat nadi ekonomi akar rumput, yang membuat mobilitas warga menuju rumah sakit di Solo atau Semarang menjadi lebih manusiawi.
Namun, alih-alih membangun jembatan persaudaraan yang menghasilkan aspal beton, Pemkab Blora lebih memilih membangun "jembatan digital" di atas kertas yang pondasinya rapuh diterjang defisit anggaran.
Eksklusivitas di Atas Penderitaan
Kunjungan ini terasa begitu eksklusif dan tidak populis. Di saat rakyat dipaksa melakukan efisiensi dan penghematan, para elite justru mempertontonkan kemewahan perjalanan dinas. Digitalisasi seolah menjadi "tameng" untuk melegitimasi pemborosan.
Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang tahu bahwa kemajuan daerah tidak melulu soal aplikasi di Command Center, tapi soal bagaimana seorang warga miskin bisa sampai ke rumah sakit tanpa harus berutang untuk membeli bensin ambulans.
Sudah saatnya Blora berhenti mengejar fatamorgana di tanah Pasundan dan mulai menoleh ke tetangga sebelah. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa di tahun 2026, pemimpin Blora lebih memilih menjadi "turis intelektual" daripada menjadi pelayan yang hadir di tengah sulitnya hidup rakyatnya sendiri.