APBD Adaptif Bojonegoro, Pj Bupati Adriyanto Tekankan Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional

Pj Bupati Bojonegoro dalam bimtek dan pendampingan penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah di Pendopo Malowopati Bojonegoro

Bojonegoro, - Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang adaptif dalam menghadapi berbagai kondisi yang selaras dengan kebijakan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah melalui KEM PPKF Regional-KUA PPAS yang diadakan di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Kamis (18/07/2024).

Kebijakan Dana Alokasi Umum dan Insentif Fiskal

Pj Bupati Adriyanto mengungkapkan bahwa dalam dua tahun terakhir, terdapat beberapa kebijakan baru yang berkaitan dengan dana alokasi umum yang dikaitkan dengan kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan inflasi, kemiskinan, dan stunting juga menjadi fokus penting.

“Dalam pelaksanaan kebijakan baru ini, saya yakin perlu adanya penyesuaian. Namun, kebijakan ini memiliki dimensi strategis sebagai upaya keselarasan nasional untuk menjaga tingkat inflasi, kemiskinan, dan stunting,” ujar Adriyanto.

Fleksibilitas dan Adaptabilitas APBD

Pj Bupati Bojonegoro juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam APBD, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Ia menjelaskan bahwa ketika penerimaan negara turun, beberapa belanja harus disesuaikan untuk mengantisipasi dampak negatif pada APBN. Prinsip yang sama berlaku untuk APBD; jika proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun, belanja harus dipilah dan disesuaikan.

“Kita harus siap dengan perubahan yang sewaktu-waktu terjadi. Anggaran di APBN dan APBD terbatas, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prioritas,” tambahnya.

Alternatif Pendanaan dan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat

Adriyanto juga mengimbau agar pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan selain dari pinjaman atau dana transfer. Menurutnya, dana APBN dan APBD bersifat terbatas sehingga diperlukan inovasi dalam mencari sumber pendanaan lain.

Dukungan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Didik Choiroel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang menjadi bagian dari kolaborasi dan sinergi dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek ini. Ia menekankan bahwa keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi semakin relevan dan krusial.

Indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, stunting, serta tingkat pangan dan pengangguran menjadi tolak ukur penting antara pemerintah pusat dan daerah. Didik mencontohkan, Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,9 persen dari sebelumnya lebih dari 10 persen, yang merupakan hasil dari upaya besar dalam penyelarasan berbagai program pusat dan daerah.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan inisiasi untuk semakin memajukan kesejahteraan dan pertumbuhan di wilayah regional,” tambah Didik.